PKS dan Opini Salah Garuk

"Kalau kalian kader pks, tolong ingatkan elit partai kalian tentang: tahu diri tariklah menteri,menteri kalian dari koalisi. Jangan cuma mau jabatan mentrinya doang. Sementra disisi lain sibuk menikam. Urusan ini prinsip sekali."

Kalimat ini ditulis oleh salah seorang tenam di frans pege FB nya. Ia tak sendiri cukup banyak kalangan yang menghujat pks atas aksinya menolak kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna DPR. Ada yang mengatakan PKS bermain di dua kaki, PKS penghianat, PKS bunglon, dan sebagainya.

Sungguh saya merasa tergelitik melihat fenomena tersebut. Saya sangat khawatir, mereka yang beropini miring terhadap PKS mengidap penyakit salah garuk. Kepala yang gatal tapi kaki yang di garuk. Hidung yang gatal tapi tangan yang digaruk.

Manufer politik PKS yang nota bene anggota koalisi pemerintahan SBY-Budiono,sesungguhnya sah-sah saja dilakukan. Praktek Iikoalisi yang dilakukan oleh negara-negara yang sudah lebih lama menerapkan demokrasi persis sama dengan apa yang dilakoni oleh PKS. Di AS yang menganut sistem presidensial murni, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah tak selalu mendapat sokongan partai koalisi. Sikap mereka terbelah jangan heran jika ada senator yang tidak mendukung kebijakan presiden dari partainya. Dan para senator tersebut tak lantas di sebut penghianat dan bermain dua kaki. Begitu pula dengan praktek koalisi di negara lainnya.

saya ingin mendudukkan persoalan koalisi ini dalam konteks yang tepat. Hujatan terhadap sikap PKS sangat tidak tepat karena akar masalahnya bukan karena PKS mbalelo tapi karena jenis kelamin sistem politik kita tak jelas. Sistem parlementarisme tidak, presidensialisme juga tidak. Negeri kita menganut sistem politik kombinasi: gabungan antara parlementarisme (multipartai) dan presidensial. Istilah koalisi hanya ada dalam sistem parlementer dan penggabungan dua sistem ini menimbulkan sedikitnya dua problem.

1. Terpisahnya pemilihan presiden dan parlemen memungkinkan terpilihnya seorang presiden yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas diparlement.

2. Koalisi politik yang terbentuk sangat rapuh. Di satu pihak partai koalisi harus loyal pada presiden. Tapi dipihak lain, partai anggota koalisi dapat melakukan manufer di parlemen untuk membangun popularitas dan elektabilitasnya serta menyuarakan aspirasi pendukungnya.

Aksi PKS yang menolak tegas kenaikan harga BBM harus ditempatkan pada konteks diatas. Bahwa manufer cerdas semacam itu sangat dimungkinkan terjadi dalam sistem politik kita. Bahwa ada ruang yang terjadi bagi semua partai koalisi untuk bisa melakukannya. Bahwa ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan politik jangka pendek dan jangka panjang.

Pertanyaannya mengapa hanya PKS yang tergerak melakukannya? Setidaknya ada dua hal.

Pertama, lemahnya posisi tawar, bercermin dari soliditas dan militansi kader PKS, saya melihat mereka bisa jadi merupakan satu-satunya partai koalisi yang paling banyak mengeluarkan keringat ketika pilpres 2009 lalu. Salah seorang elit PKS mengatakan bahwa hampir diseluruh TPS, kader merekalah yang menjadi saksi.

Kedua, orientasi partai koalisi lainnya ( PKB, PAN, PPP dan Golkar) Meminjam istilah Steven B Wolinetz: pencari-cari jabatan (office-seeking). Orientasi office seeking membuat perilaku partai lebih pragmatis jangka pendek terutama dalam mengejar posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Buat partai jenis tersebut, jabatan adalah segala-galanya. Kursi menteri adalah yang paling utama. Karena itu, mereka sangat tidak mungkin menolak kenaikan harga BBM karena takut kehilangan kursi menteri.

Tentu hal ini sangat kontras dengan PKS yang menurut saya memiliki orientasi policy seeking (pencari kebijakan). Bagi partai semacam ini kebijakan memiliki makna strat.egis dan vital terutama jika menyangkut kepentingan rakyat. Karena itu sangat mudah bagi mereka untuk menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan tersebut.

Pada inilah kita akhirnya dapat melihat dengan jernih bahwa penolakan PKS bukan karena penghianat, bermain bermain di dua kaki atau menikam dari belakang. Hanya mereka yang masih salah garuk saja yang beropini demikian.

Karena itu izinkan saya mengutip pendapat salah seorang profesor ilmu politik indonesia yang juga tokoh reformis, Amin Rais. Saya berharap mereka yang masih miring dengan kelakuan PKS bisa berubah setelah membacanya.

Kata Amin Rais seperti dimuat dalam www.vivanews.com rencana pemerintah harga BBM adalah kebijakan yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu ia meminta PAN bersikap tegas dan tidak perlu mengikuti sikap mitra koalisi lain yang mayoritas mendukung kebijakan tersebut.

"Koalisi yang membabi-buta namanya bukan koalisi, tapi jadi agen atau klien," kata Amin di kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis 22 maret 2012.

Masih sinis dengan PKS????

Sumber: disini

Published with Blogger-droid v1.7.4

Read more »

Ketika Demokrat Tak Belajar dari PKS

Mengaku salah melihat gambar, kader PKS udah minta maaf. Namun, kader Partai Demokrat (bendahara PD) nggak pernah minta maaf tuh, meski dituding terlibat 3 kasus yang berkali lipat lebih gawat: 1) Suap/korupsi pembangunan gedung olahraga SEA Games; 2) pemerkosaan seorang gadis SPG di Bandung; 3) penganiayaan terhadap sopirnya sendiri.

Kalimat ini jelas membandingkan antara mantan anggota DPR dari PKS, Arifinto dan mantan Bendahara Umum PD, M. Nazaruddin. Arifinto –yang diduga melihat content pornografi di sidang paripurna DPR—hanya dalam hitungan hari segera memutuskan mundur dan meminta maaf. Sedangkan M. Nazaruddin, hingga kini tak juga meminta maaf dan mundur dari DPR meski kasusnya telah ramai dibincangkan dalam dua pekan terakhir. Dan PD pun, melalui Dewan Kehormatannya, hanya “berani” memecat Nazaruddin sebagai bendahara umum; bukan sebagai anggota DPR.

Mengapa dua partai ini memiliki respon berbeda?

Di negeri ini, pejabat mundur karena berbuat salah bak mencari jarum di tumpukan jerami. Bahkan, ada yang berpendapat, mundur masih belum menjadi budaya di Indonesia. Budaya mundur dianggap bukan representasi budaya bangsa Indonesia. Anehnya lagi, ada yang membenturkan budaya mundur dengan falsafah Jawa: tinggal glanggang colong playu (lari dari tanggung jawab).

Beragam alasan biasanya dikemukakan mereka yang terlibat kasus-kasus tak sedap.

“Itu kan baru dugaan, belum ada bukti hukum, jadi tak perlu mundur.”
“Status saya masih tersangka, buat apa mundur.”
“Saya baru akan mundur jika ada keputusan pengadilan yang tetap.”
“Saya kan cuma pembantu presiden. Mundur tidaknya saya tergantung presiden.”
“Mundur sebagai anggota dewan itu ada aturannya, tak bisa tergesa-gesa. Masih banyak yang harus saya kerjakan sebagai wakil rakyat.”

Saat ini, selain Nazaruddin, masih banyak anggota DPR yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan terdakwa, tapi keukeuh tak mau mundur. Setiap pekan kerjanya bolak-balik pengadilan, bertemu kuasa hukum, dan menyiapkan pembelaan. Tapi tetap saja mereka tanpa malu masih berkantor di DPR sebagai wakil rakyat.

Jepang kerap menjadi contoh terbaik yang disodorkan kepada kita terkait budaya mundur. Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang, Seiji Maehara, mengundurkan diri dari jabatannya karena dituduh menerima uang dari orang asing, walau nilainya hanya 50.000 yen, atau sekitar Rp5,3 juta.

“Saya minta maaf kepada rakyat Jepang atas keresahan politik ini,” kata Maehara dalam jumpa pers di Tokyo, Minggu 6 Maret 2011.

April 2010, PM Jepang Yukio Hatoyama yang baru menjabat Perdana Menteri Jepang selama delapan bulan, mengundurkan diri setelah gagal memenuhi janji kampanyenya untuk memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat, Futenma, dari Pulau Okinawa. Sebelum Hatoyama, ada Taro Aso, Yasuo Fukuda dan Shinzo Abe yang meletakkan jabatan PM karena merasa gagal menjalankan amanah rakyat.

Mengapa para pejabat kita tak mau mundur? Pertama, karena hilangnya budaya malu. Kita sering melihat para tersangka koruptor masih bisa tersenyum manis di depan kamera. Menyedihkan, bukan?

Kedua, cara pandang terhadap kekuasaan. Bagi mereka yang tak mau mundur, kekuasaan adalah peluang untuk mendapatkan beragam kenikmatan dunia: harta, tahta, wanita, dsb. Dengan berkuasa, semua urusan menjadi mudah; semua lawan bisa dilibas; semua kemewahan bisa didapatkan; semua wanita dapat ditaklukkan. Karena itu, kekuasaan tak boleh dilepaskan meski beragam kesalahan telah dilakukan. Dan mundur tentu saja tak ada dalam kamus mereka.

Berbeda dengan orang yang memandang kekuasaan hanya sebagai alat atau sarana untuk berbuat kemaslahatan bagi masyarakat. Bagi kelompok ini, kekuasaan bukan diletakkan di dalam jiwa, melainkan hanya ada di telapak tangan. Karenanya, jika sudah merasa tak membawa kemaslahatan, mereka akan mundur dengan sukarela.

Budaya mundur sendiri sejatinya inheren (melekat) dengan eksistensi kita sebagai seorang muslim. Islam, agama yang kita anut, dengan indahnya mengajarkan budaya mundur dalam shalat. Seorang imam harus mundur jika batal dan posisinya digantikan oleh orang yang ada di belakangnya.

Sayang memang, budaya mundur masih menjadi barang mewah di negeri yang mayoritas muslim ini. Padahal, sebuah pelajaran moral luar biasa telah ditunjukkan oleh kader PKS, Arifinto. Tapi tak ada anggota dewan dan pemimpin lainnya yang mau belajar dari PKS. Termasuk PD yang saat ini menjadi the rulling party.

Jadi teringat dengan tulisan Zaim Uchrowi: Berani Mundur di Republika, 15 April lalu. Tulis dia dalam artikelnya: Arifinto membuat langkah penting bagi bangsa ini, membiasakan budaya mundur. Hal yang tentu tak lepas dari sikap partainya, PKS. Partai yang dalam beberapa waktu terakhir banyak dihujani cobaan, termasuk pada kasus ini. Namun, lewat mundurnya Arifinto, PKS menunjukkan beda dengan partai lainnya. PKS melakukan hal yang hampir tak mungkin dilakukan partai lain. Dengan segala kekurangannya, partai ini relatif masih paling mengusung moralitas di kancah politik nasional.
Sumber:DetikForum

Read more »